syarat kontrak kerjasama

Syarat Sah Kontrak Kerja Sama Bisnis Sesuai Hukum

Bagi para pelaku bisnis, kontrak kerja sama tentu sudah bukan hal asing lagi. Hampir setiap transaksi bisnis dengan mitra memerlukan kontrak perjanjian yang telah ditandatangani kedua pihak. Kontrak perjanjian kerja sama ini berisi aturan yang menyangkut hak dan kewajiban tiap pihak serta perihal yang tidak boleh dilakukan.

Oleh karena itu, dalam membuat kontrak perjanjian harus sesuai dengan syarat sah yang sesuai hukum. Apabila tidak memenuhi syarat, maka kontrak perjanjian dianggap tidak sah dan Anda tidak mendapat perlindungan apapun.

4 Syarat Sah Kontrak Kerja Sama di Mata Hukum

syarat kontrak kerjasama

Berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berlaku di Indonesia, para pihak diberi kebebasan dalam menentukan isi perjanjian. Namun kebebasan tersebut tetap harus memenuhi 4 syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPer, yaitu:

1. Kesepakatan Para Pihak

Kontrak perjanjian kerja sama harus dibuat berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kesepakatan tersebut lahir atas kehendak pihak-pihak yang terlibat tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

Jika perjanjian kerja sama mengandung unsur paksaan kepada salah satu pihak, maka unsur paksaan tersebut bisa menjadi argumen bagi pihak yang dirugikan untuk membatalkan kontrak.

2. Kecakapan Para Pihak

Dalam pembuatan kontrak kerja sama harus disepakati oleh pihak-pihak yang cakap sesuai KUHPerdata. Sedangkan untuk pihak yang tidak cakap menurut KUHPerdata ialah mereka yang:

  • Belum dewasa, yaitu mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah.
  • Berada di bawah pengampunan, yaitu seseorang yang sudah dewasa namun terdapat keadaan mental atau pikiran yang dianggap kurang sempurna sehingga dipersamakan dengan orang belum dewasa. Berdasarkan KUHPerdata, seseorang dianggap berada di bawah pengampunan jika dalam keadaan sakit jiwa, tidak mampu mengatur keuangan sehingga menyebabkan keborosan berlebih atau memiliki daya pikir yang rendah.

Sedangkan bagi Anda yang menjalin kerja sama dengan PT atau badan hukum maka kecakapan yang dimaksud di atas tidak terbatas pada individu saja. Melainkan juga pada pihak-pihak yang menandatangani perjanjian, dalam hal ini menjabat sebagai direktur dan mereka yang diberi kuasa.

3. Objek Perjanjian yang Jelas

Sebuah kontrak kerja sama harus dibuat berdasarkan objek perjanjian yang jelas. Objek tersebut dapat berbentuk fisik ataupun jasa. Objek perjanjian juga harus tertulis secara detail, seperti contohnya untuk objek pengadaan modal bisnis maka nominalnya harus disebutkan secara lengkap. Sedangkan pada objek perjanjian dalam bentuk jasa juga harus dijelaskan apa saja tahapan yang dilakukan dalam pemberian jasa tersebut.

4. Sebab yang Halal

Hal terakhir yang menjadi syarat sah kontrak perjanjian berdsarakan hukum adalah sebab yang halal. Maksudnya, perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan yang tidak melawan hukum yang berlaku. Perjanjian juga harus dibuat sah dan halal berdasarkan undang-undang, norma kesusilaan, atau ketertiban umum.

 

Dengan memenuhi keempat syarat sah di atas, maka kontrak kerja sama yang Anda buat dapat segera disepakati kedua pihak agar terjalin kerja sama yang saling menguntungkan.

Author: boz pulsa